Wajo Sulsel Okeindonesia.online- Persoalan pengelolaan sampah, layanan air bersih, hingga infrastruktur pemukiman mendominasi kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Wajo, H. Irfan Saputra, di Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Selasa malam (27/10/2026).

Kegiatan reses yang dipadati ratusan warga didominasi ibu-ibu, tersebut berlangsung interaktif. Forum ini dimanfaatkan warga secara maksimal untuk mengadukan berbagai kendala fasilitas publik di lingkungan tempat tinggal mereka.

Guna mendengarkan dan mencatat langsung solusi teknis dari instansi terkait, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta unsur Bhabinkamtibmas.

Dalam sesi dialog, isu kebersihan lingkungan dan pasokan air bersih menjadi sorotan utama. Warga mendesak adanya pengadaan kontainer/tempat sampah baru serta peningkatan frekuensi dan ketepatan waktu armada pengangkutan sampah.

Selain masalah sampah dan air bersih, sejumlah poin perbaikan infrastruktur pemukiman turut diusulkan warga, antara lain:
Pengusulan pelebaran jalan, perbaikan Jalan La Bandang, serta perbaikan kondisi Jalan Fastabiqul Khairat di depan Alfamart yang dilaporkan mengalami kerusakan hingga jalurnya tidak stabil.

Selain itu, Pembukaan dan penanganan jalan menuju kawasan Assorajang yang hingga kini dinilai belum tembus, Pemeliharaan jaringan lampu penerangan jalan umum (LPU) serta pembenahan/pembangunan drainase lingkungan untuk mencegah banjir dan genangan air.

Menanggapi rentetan aduan masyarakat Mattirotappareng, Politisi Komisi III DPRD Wajo, H. Irfan Saputra, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut. Namun, ia juga menyampaikan secara transparan bahwa penanganan usulan akan diselaraskan dengan kondisi keuangan daerah.

“Dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tentu ada skala prioritas yang harus kita susun. Kami di DPRD akan terus mengupayakan agar kebutuhan vital warga ini mendapat perhatian pemerintah daerah, apalagi dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang ada saat ini,” ungkap H. Irfan Saputra.

Ia menyambut positif kehadiran para perwakilan instansi teknis (PUPR, DLH, dan Perkim) dalam reses malam itu. Menurutnya, koordinasi lintas sektor di lapangan secara langsung dapat mempercepat tindak lanjut dan penentuan solusi atas keluhan warga.(*)

Titin Heriyani
Penulis