Wajo Sulsel Okeindonesia.online — Sejumlah penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Wajo diduga mendapatkan tekanan untuk memilih pasangan calon (Paslon) Arrahman pada Pilkada mendatang. Hal itu menyusul adanya pengakuan beberapa penerima beasiswa yang enggan dipublis namanya diarahkan untuk memilih paslon tersebut, adapun bentuk tekanan itu, bantuan beasiswa yang selama ini berjalan, bisa saja tidak dilanjutkan. Senin 16/9/2024.
Seorang penerima beasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya dan beberapa teman lainnya diminta secara langsung oleh pihak yang mengaku sebagai tim sukses Paslon Arrahman untuk mencoblos pasangan tersebut pada hari pemungutan suara. Mereka merasa dipaksa dengan ancaman bahwa jika Paslon Arrahman gagal menang, maka beasiswa PIP yang mereka terima akan dihentikan.
“Kami disuruh memilih Paslon Arrahman kalau tidak, katanya beasiswa yang kami terima ini akan dicabut. Ini sangat membuat kami takut karena beasiswa ini sangat membantu untuk biaya sekolah,” ujar salah satu penerima beasiswa tersebut.
Sangat Miris mendengar Kabar ini dan tentunya menimbulkan keresahan di kalangan penerima beasiswa dan keluarganya. Banyak di antara mereka merasa terintimidasi dengan ancaman tersebut, terlebih lagi beasiswa PIP merupakan program pemerintah pusat yang seharusnya tidak terpengaruh oleh hasil pemilihan kepala daerah.
Menanggapi laporan ini, sejumlah pihak dari kalangan masyarakat dan pengamat politik mengecam keras tindakan tersebut. Mereka menilai bahwa ancaman terhadap penerima beasiswa PIP merupakan bentuk manipulasi politik yang merusak proses demokrasi dan mengorbankan hak-hak warga untuk memilih secara bebas dan tanpa tekanan.
“Ini jelas-jelas tindakan yang melanggar etika dan aturan demokrasi. Tidak seharusnya bantuan pendidikan dijadikan alat untuk mengancam atau memaksa pilihan politik warga,” kata salah satu tokoh masyarakat di Wajo.
Di sisi lain, KPU dan Bawaslu setempat juga diminta untuk mengawasi dengan lebih ketat praktik-praktik kampanye yang tidak etis seperti ini, dan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil tanpa adanya intimidasi terhadap masyarakat.(*)
Tinggalkan Balasan